M. FADLILLAH/GM
SEORANG buruh menangis histeris sambil membacakan doa di hadapan "jenazah" sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (27/3).
DIPONEGORO (GM) - Demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (27/3), terus bergulir di sejumlah lokasi. Selain di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, unjuk rasa pun terjadi di Gedung DPRD Kota Bandung, Pemkot Cimahi, dan kompleks Pemkab Bandung di Soreang.Gelombang unjuk rasa yang semakin marak tersebut, meneriakkan tuntutan yang sama. "BBM Naik, Rakyat Makin Melarat" begitu salah satu orasi mereka.
Kelompok demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bandung menggelar orasi dan aksi makan nasi beralaskan daun. Makan bersama tersebut menjadi simbol masyarakat miskin yang akan semakin miskin dengan naiknya harga BBM.
Massa sempat merangsek ke depan pintu gerbang Gedung Sate untuk memaksa apara keamanan yang tengah bejaga ikut makan bersama. Meski sudah diteriaki massa dan dipaksa, aparat tidak bersedia melakukannya. Setelah berorasi selama sekitar setengah jam, mereka pun membubarkan diri.
Sementara kaum buruh yang tergabung dalam SPSI dan SBSI, tampak mendominasi unjuk rasa. Di sela-sela aksinya, mereka menggelar yasinan yang dipimpin seorang ustaz.
Mereka pun memaksa sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jabar untuk memberikan orasi dan menyatakan sikap terkait kenaikan harga BBM. Meski dijaga personel dari aparat kepolisan lengkap dengan peralatannya, aksi berjalan aman dan lancar.
Insiden sempat terjadi saat Wakil Ketua DPRD, Rudy Harsa Tanaya dan Uu Rukmana serta beberapa anggota DPRD, memberikan orasi secara bergiliran.
Salah seorang Ketua Fraksi Demokrat, Awing Amawi, mengatakan fraksinya mendukung upaya pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun ia pun menghormati perbedaan pendapat dari partai lain yang menolaknya.
Sontak, orasi tersebut mengundang reaksi dari para demonstrans. Mereka menyoraki dan meminta Awing turun. Beruntung, saat itu polisi melakukan penjagaan dengan ketat. Karena khawatir terjadi bentrokan fisik, akhirnya Awing dibawa ke dalam Gedung DPRD oleh aparat.
"Saya hanya ingin mengajak berdoa kepada massa. Diharapkan apa pun keputusannya mudah-mudahan diridai Tuhan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Masa diajak berdoa saja pengunjuk rasa enggak mau," kata Awing yang mengaku tidak mendapat kekerasan fisik.
DPRD banci
Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung menggelar demo di depan gerbang Gedung DPRD Kota Bandung, Jln Aceh. Dalam aksinya mereka melakukan orasi dan membawa sejumlah poster penolakan kenaikan harga BBM dan menuntut Presiden SBY serta Wapres Boediono turun dari jabatannya.
Massa menilai pemerintah SBY-Boediono bertanggung jawab atas apa membuat masyarakat frustrasi. PMII sebagai elemen penting perubahan merasa terpanggil untuk bergerak massif dengan kesalehan sosial.
"Kami mengecam keras, menolak, dan mengoreksi rencana busuk pemerintah dengan menaikkan harga BBM ini," tegas Ketua Umum PC PMII Kota Bandung, Royani di sela-sela aksi.
PMII juga mendesak Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung berperan aktif mendukung penolakan kenaikan BBM dengan bukti dan konferensi pers. Mereka pun menuntut dicabutnya UU Migas No. 21-22/2011, pasal 6 ayat 24.
"Nasionalisasi aset negara, perketat pengawasan alokasi APBN, amandemen UU Ketenagakerjaan, dan pemerintah harus meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat," ungkap Royani.
Para mahasiswa yang melakukan orasi di depan gerbang masuk Gedung DPRD, dijaga ketat petugas kepolisian dan aparat Satpol PP Kota Bandung. Mereka berorasi, sambil mengibarkan bendera dan membawa sejumlah spanduk serta poster yang bertuliskan, "Presiden Buta Penderitaan Rakyat" dan "BBM Naik, Pemerintah Untung Rakyat Buntung".
Selain mendesak pemerintah pusat, mereka pun menuntut agar Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan bersikap tegas menolak kebijakan kenaikan BBM. Bahkan mereka juga meminta pemerintah dan DPRD Kota Bandung menandatangani tuntutan mereka.
"Kami mendesak agar ketua Dewan dengan tegas bersama-sama dengan kami mahasiswa menolak kenaikan BBM. Adanya kabar yang menyebut jika kepala daerah menolak kenaikan BBM maka akan dilengserkan. Kalau Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung takut, itu sama dengan banci," tutur Royani.
Di sela-sela orasi mahasiswa, Ketua Banggar DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar turun dan bermaksud menerima para pendemo. Hanya saja, para pendemo menolak dengan alasan ingin ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung. Tomtom sendiri langsung kembali ke ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, karena saat itu tengah berlangsung paripurna penyampaian LKPj Wali Kota.
Para pengunjuk rasa pun akhirnya bertahan dan menunggu ditemui Ketua DPRD. Meski hujan deras, massa tetap bertahan. Mereka menginginkan agar tuntutan mereka ditandatangani oleh Ketua DPRD. "Kami hanya ingin tanda tangan Ketua DPRD," tegas Royani.
Sampai rapat paripurna selesai dan hujan mereda, Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan tetap tidak menemui para pendemo. Akhirnya, perwakilan mahasiswa diperbolehkan untuk menemui Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja yang merupakan anggota fraksi PDIP DPRD Kota Bandung dan anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali.
Aksi sweeping
Aksi demonstrasi para buruh di Kota Cimahi terus berlanjut. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini para buruh menggelar aksi unjuk rasa di kompleks Pemkot Cimahi.
Sebelum melakukan aksi di Pemkot Cimahi, ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Buruh (SB) Serikat Pekerja (SP) se-Kota Cimahi tersebut melakukan sweeping ke sejumlah pabrik di kawasan industri kota Cimahi. Aksi diwarnai kericuhan, karena sejumlah pabrik mengirimkan karyawannya untuk aksi dengan jumlah sedikit. Adu mulut dengan pihak keamanan pabrik maupun aparat kepolisian sempat terjadi.
Merasa tidak digubris para buruh memukul-mukul pintu pabrik agar bisa masuk ke dalam pabrik. Akhirnya para buruh berhasil masuk ke dalam pabrik dan mengajak rekan mereka untuk bergabung melakukan aksi unjuk rasa.
Konvoi para demonstran yang menggunakan ratusan motor tersebut juga sempat membuat akses jalan masuk maupun keluar Tol Baros, di Jln. Baros Cimahi tertutup. Hal itu mengakibatkan antrean cukup panjang dipintu masuk tol.
Masih di kawasan Baros, para demonstran juga sempat menduduki SPBU 34-40510 Baros. Puluhan buruh yang memakai motor sempat masuk ke dalam SPBU dan berputar-putar di area SPBU.
Namun, peristiwa itu tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian dan dibantu dengan anggota TNI yang berjaga di SPBU langsung turun dan mengamankan SPBU dengan menghalau para buruh untuk keluar dari area SPBU. Tak pelak, demonstran pun berhamburan meninggalkan SPBU. Tidak ingin kejadian di SPBU Baros terulang, berdasarkan pantauan "GM" di lapangan aparat kepolisian melakukan antisipasi dengan menutup sementara sejumlah SPBU yang dilalui oleh iring-iringan demonstran.
Tiba di kompleks perkantoran Pemkot Cimahi, para demonstran langsung meneriakkan yel-yel yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cimahi, Dadan Sudiana menegaskan, rencana kenaikan harga BBM merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama buruh dan pekerja.
Menurut Dadan, Pemerintah sudah bertindak tidak adil terhadap para buruh dan pekerja. Pasalnya, dalam berbagai program antisipasi kenaikan harga BBM pemerintah tidak menyiapkan langkah bagi buruh dan pekerja. Program antisipasi hanya diberikan kepada PNS, TNI, Polri, masyarakat miskin hingga pengusaha.
"Untuk PNS, TNI, dan Polri ada program remunerasi, warga kurang mampu diberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Tapi apa yang diberikan pemerintah untuk kami. Tidak ada satu pun program antisipasi untuk buruh dan pekerja," tegas Dadan.
Bandung terkendali
Untuk mengamankan aksi demo kemarin, polisi hanya menyiagakan 2.000 dari 4.000 personel untuk antisipasi pengunjuk rasa yang mendatangi Gedung Sate dan beberapa tempat lainnya di Bandung, Selasa (27/3).
"Untuk hari ini, kami hanya menyiagakan dua ribu personel saja. Tidak hanya di Gedung Sate ini, tapi juga siaga di beberapa tempat seperti SPBU dan depo," ujar Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Abdul Rakhman Baso seusai memimpin apel di halaman Gedung Sate.
Kepolisian bersiaga penuh mengantisipasi berbagai hal dan kemungkinan terkait kenaikan BBM mulai 27 Maret hingga 25 April 2012. Operasi kali ini disebut dengan sandi "Dian". Dan sejauh ini, pihaknya melakukan pencegahan dan mengeliminasi terjadinya bentrokan dengan massa pengunjuk rasa. Kekuatan personel khusus Polrestabes Bandung keseluruhannya 4.000 anggota.
"Selain bersiaga di Gedung Sate, polisi pun bersiaga di 88 SPBU dan satu Depo Pertamina yang ada di Bandung kini sudah dijaga minimal 5 hingga 10 anggota kepolisian didukung personel TNI," katanya, seraya mengimbau, kepada para demonstran untuk melakukan aksi dengan tertib dan menghargai masyarakat lainnya. Namun, pihaknya pun akan tetap melakukan sesuai prosedur.
Sedangkan, dari dua ribu personel yang diturunkan, 50 anggota di antaranya Polwan. Kesiagaan polwan di lapangan merupakan standar operasional (SOP) dan sudah menjadi prosedur tetap (protap) dari kepolisian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Yang Keren Komend Dong..?